Probolinggo, SNN.com - Upaya pemerintah dalam menyikapi adanya Pandemi Corona Viruse Disease 2019 (Covid-19) dengan memberikan sejumlah asupan bantuan diharapkan dapat meredam kekhawatiran dan membantu kebutuhan perekonomian masyarakat yang dibawah.
Salah satu bentuk bantuan yang dimaksud yakni Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT DD) yang pengelolaannya dipercayakan pada Pemerintah Desa. Namun dari program Pemerintah Pusat ini, tidak sedikit menimbulkan polemik dan kesenjangan di masyarakat.
Pasalnya hingga saat ini banyak ditemukan pendistribusian BT DD ini kadang dijadikan ajang sorotan oleh sejumlah Pemdes dan yang pasti bantuan dimaksud secara maksimal belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pihak desa diduga merekayasa pendataan penerima bantuan, ditambah lagi adanya pengurangan jumlah penerima BLT DD utamanaya pada Tahap 4, 5 dan 6.
Kenyataan ini seperti yang terpantau di Desa Gondosuli Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo. Sejumlah warga merasa kecewa dan tak sedikit pula masyarakat menganggap bahwa hal tersebut dirasa tidak adil.
Sebut saja SR, warga Dusun Krajan desa setempat yang menjadi salah satu warga dari beberapa warga Desa Gondosuli yang tidak mendapatkan BLT DD tahap 1,2,3,4,5 dan 6. Diceritakan oleh perempuan paruh baya ini bahwa dirinya merasa kecewa atas kebijakan pihak desa yang tidak memberikan dana BLT tersebut, padahal nama yang bersangkutan di database Kemendes sebagai penerima bantuan, hingga saat ini masih ada.
Perempuan yang bertempat tinggal disebuah rumah yang sangat sederhana ini menyampaikan keluh kesahnya terkait kesulitan ekonomi terlebih saat kondisi ditengah wabah virus corona ini.
“Sejak awal diberikannya bantuan dari pemerintah pada warga, Saya belum pernah sekalipun mendapatkannya.”Ujarnya.
Lebih lanjut SR mengatakan bahwa ada sejumlah warga yang dinilainya mampu secara ekonomi, namun mereka mendapat bantuan tersebut.
“Ada yang sudah punya sawah, tapi mereka tetap mendapatkan bantuan BLT DD tersebut.”tambah SR yang juga menyebutkan jika istri perangkat di desanya juga mendapatkan BLT yang secara riil keadaannya dinilai telah mampu.
Dayat, selaku Bendahara Desa Gondosuli ketika dikonfirmasi dikantor desa setempat, ternyata belum disa ditemui.
“Pak bendahara sedang keluar.” Ujar salah satu staf desa, Jumat (15/1).
Atas persoalan yang terjadi di pemerintahan Desa Gondosuli ini, yang pasti pemdes Gondosuli secara teknis telah melanggar aturan yang dibuat kemendes dan Kemensos. Pendistribusian BLT DD di desa ini terkesan amburadul dan ada kecenderungan Pemdes bermain seenaknya. Terlebih adanya bukti bahwa sejumlah nama masih tercatat di data penerima Kemendes dan salah satunya SR.
Sementara Kepala Desa Gondosuli, Muhammad saat dikonfirmasi dikantor desa terkait temuan tersebut, ternyata belum bisa ditemui. Begitu juga saat dihubungi via ponsel tidak merespon panggilan.
Perlu diketahui bahwa penerima bansos BLT DD di desa Gondosuli ini sebanyak 355 KK. Data tersebut menurut pada catatan di kantor desa setempat. Sejumlah persoalan yang banyak menimbulkan polemik di desa ini perlu ditelusuri secara detail. Tim investigasi akan terus melakukan penelusuran guna menguak beberapa persoalan yang terjadi di desa ini.
Reporter : Maya
Editor : Wafa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar