Hal ini menjadi perhatian Aliansi Peduli Masyarakat (APSA), yang dibentuk dari sejumlah element, dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Mahasiswa.
"Tadi kami sudah sama-sama mendengarkan beberapa keterangan yang disampaikan oleh narasumber, sekaligus mendiskusikan terkait pelaksanaan PTSL di Lamongan," ungkap Koordinator APSA, Afandi, usai menggelar forum pembahasan PTSL di sekretariat bersama Rumah Kita. Jum' at, (21/06/2019),
Menurut Afandi, baik informasi maupun data-data yang diperoleh teman-teman di lapangan, akan kita kumpulkan, untuk selanjutnya akan kita tanyakan kepada pihak ATR BPN Lamongan, terkait mekanisme sebenarnya.
Rencananya, Aliansi Peduli Masyarakat (APSA), akan mengajukan surat permohonan hearing bersama pihak Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan (ATR/ BPN) Kabupaten Lamongan. Sekaligus untuk memastikan mekanisme pelaksanaan PTSL berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah.
"Nanti biar semua masyarakat tahu, khususnya bagi mereka yang masih banyak menanyakan berapa biaya persiapan pendaftaran PTSL sebenarnya. Supaya tidak menimbulkan Polemik di Masyarakat, maka semua tahapan pelaksanaan harus transparan mulai perencanaan anggaran, pelaksanaannya, hingga monev untuk bisa di pertanggungjawabkan," pungkasnya.
Reporter : Ida Dwi R
Editor : Wafa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar