Bupati Tuban menerangkan pembagian jenis jalan di Kabupaten Tuban di bagi menjadi 4. Pertama, Jalan Lingkungan di mana kewenangan pembangunan dan perawatannya berada di Pemerintah Desa melalui APBDes. Peran Pemkab Tuban hanya sebatas memberi intervensi dan pendampingan. Kedua, Jalan Poros Desa yang menghubungkan antar desa di Kabupaten Tuban. Jalan ini menjadi tanggung jawab Pemkab Tuban.
Ketiga, Jalan Provinsi yaitu jalan yang menghubungan wilayah dan Kabupaten di Jawa Timur dan kewenangannya berada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebagai contoh, yaitu ruas jalan Pakah – Ponco –Jatirogo. Keempat, Jalan Nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Salah satunya adalah Jalan Pantura.
“ Masing - masing memiliki kewenangan yang berbeda,” paparnya.
Selain jalan raya, pembagian kewenangan juga berlaku pada pengelolaan infrastruktur lainnya. Diantaranya Tanggul Bengawan Solo menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; Tanggul Sungai Kening menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
Lebih lanjut, jika terdapat permasalahan di luar kewenangannya, Pemkab Tuban akan menjadi mediator atau penghubung dan melaporkan kepada Pemerintah Provinsi maupun Pusat.“ Pemkab Tuban selalu melapor jika terdapat masalah di luar kewenangannya untuk segera di tindak lanjuti,” terangnya.
Bupati Huda menjelaskan penanganan terhadap permasalahan di luar kewenangan Pemkab Tuban tersebut memiliki regulasi yang berbeda. Setiap regulasi tersebut memiliki beberapa tahapan yang harus di lalui.
Contohnya, kondisi Jalan Pantura sudah beberapa kali di laporkan Pemkab Tuban ke Pemerintah Pusat. Tetapi regulasi di pemerintah pusat berubah sehingga penanganan Jalan Pantura mengalami keterlambatan. Penetapan regulasi juga berdasarkan perhitungan anggaran yang matang.“ Oleh karena itu, semua pihak harus memahami dan menyikapinya dengan bijak,” terangnya.
Orang nomor satu di Bumi Wali ini menginstruksikan agar OPD terkait untuk memberi pemahaman kepada masyarakat perihal pembagian kewenangan ini. Masyarakat juga dapat memanfaatkan forum keterbukaan maupun media yang di sediakan Pemkab Tuban, seperti Radio Pradya Suara; Aplikasi Taprose; sejumlah di alog; dan kegiatan Muhasabah Sabtu pagi.
“Jika melalui saluran ini akan langsung di jawab. Kalau melalui saluran liar maka tidak bisa memberi jawaban yang jelas,” paparnya. Bupati Tuban berpesan agar masyarakat memanfaatkan media dan kemajuan teknologi dengan bijak dan tidak percaya hoax atau berita tidak benar.
Reporter : Agus
Editor : Wafa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar