Pengawas Lapangan Tim Salob PPK 4.5 BBPJN VIII Surabaya, Kristedy menjelaskan perbaikan jalan ini untuk menindak lanjuti laporan Bupati Tuban yang sudah lama di ajukan kepada BBPJN VIII Surabaya terkait adanya jalan berlubang. Perbaikan jalan ini sekaligus menjawab keluhan dari masyarakat.“ Karena Jalan Nasional menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Dana yang di gunakan untuk perbaikan jalan berasal dari APBN,” paparnya.
Perbaikan jalan hari ini dilakukan pada lokasi yang menjadi kewenangan PPK 4.5 BBPJN VIII Surabaya yaitu menyisir Jalan Teuku Umar hingga ruas Jalan Surabaya - Semarang di Desa Tunah, Semanding yang merupakan Jalan Nasional. Adapun titik perbaikan yang menjadi perhatian di jalan Teuku Umar; jalan Gajah Mada; dan perempatan Kapur.
Pengerjaan perbaikan jalan menggunakan material aspal ASBUTON ACWC sebanyak 10 ton.“ Material yang dibawa untuk memperbaiki jalan yang berlubang sebanyak mungkin,” terangnya. Jika masih terdapat sisa material akan di gunakan memperbaiki jalan berlubang hingga ke wilayah perbatasan Widang - Babat.
Kristedy menjelaskan pihaknya akan berusaha dengan maksimal menyelesaikan perbaikan jalan berlubang. Di targetkan perbaikan jalan akan dapat selesai sore ini.“ Kami akan menyelesaikan pengerjaan sebanyak mungkin dan secepatnya agar bisa tidak mengganggu kelancaran jalan,” tambahnya.
Sebelumnya, pada kegiatan Muhasabah Sabtu pagi, Bupati Tuban, H. Fathul Huda menyampaikan keberadaan jalan di Kabupaten Tuban terbagi menjadi 3 kewenangan, yaitu Nasional ; Provinsi; dan Kabupaten Tuban. Perawatan dan perbaikan jalan juga di dasarkan pada kewenangan yang ada.
Selain itu, Bupati Tuban menerangkan pembagian jenis jalan di Kabupaten Tuban di bagi menjadi 4. Pertama, Jalan Lingkungan di mana kewenangan pembangunan dan perawatannya berada di Pemerintah Desa melalui APBDes. Peran Pemkab Tuban hanya sebatas memberi intervensi dan pendampingan. Kedua, Jalan Poros Desa yang menghubungkan antar Desa di Kabupaten Tuban. Jalan ini menjadi tanggung jawab Pemkab Tuban.
Ketiga, Jalan Provinsi yaitu jalan yang menghubungan wilayah dan Kabupaten di Jawa Timur dan kewenangannya berada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebagai contoh, yaitu ruas jalan Pakah – Ponco –Jatirogo. Keempat, Jalan Nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat. Salah satunya adalah Jalan Pantura.
Reporter : Agus
Editor : Wafa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar