Aris Kurniawan sambang Desa dalam rangka kegiatan Reses yang dilakukan wakil ketua 1 DPRD Sleman Aris Kurniawan Sag.MH untuk menampung aspirasi masyarakat sesuai Dapel masing-masing.
Kegiatan Reses di mas pandemi Covid - 19 ini dianggap saat yang tepat bagi Anggota DPRD Sleman karna kondisi masyarakat saat ini dibatasi melakukan aktifitas dalam rangka mencegah penularan wabah Virus Corona.
Tujuan untuk sambangi gardu Ronda tersebut untuk menjalin tali silaturahmi bagi kontestannya masing-masing secara politik, hal itu penting untuk menjaga dan hak pilihnya di tahun 2024.
Salah satu warga Parjio mengeluhkan tentang Kartu Indonesia Pintar ( KIP ) yang belum diterimanya, bersamaan dengan pertanyaan itu PJS Dukuh Gamplong 1 yang juga Kepala Dukuh Gamplong 2 Haryanto juga menanyakan sehubungan dengan warganya penerima bantuan yang tumpang tindih, dan ada beberapa penerima bantuan berkali-kali namun yang seharusnya menerima justru malah nihil selain juga menanyakan bagaimana keikutsertaan bpjs yang belum mampu iuran mandiri.
Anggota DPRD menjelaskan, Sleman dari Partai Amanat Nasional (PAN) bahwa untuk data ini dibanyak tempat memang menimbulkan permasalahan disebabkan Pemerintah pusat memakai Data Terpadu kesejahteraan sosial DTKS dari Kemensos tahun 2015 sejumlah kurang lebih 35.400 disebabkan banyak yang meninggal masih saja terkafer, yang seharusnya Pemerintah pusat merefisi penambahan data bisa masuk ke Kemensos, katanya.
Untuk itu DPRD Sleman mendesak DINSOS Kabupaten Sleman membuat sistem yang bisa mengidentifikasi NIK yang benar-benar penerima PKH tidak terjadi tumpang tindih penerima BLT pusat maupun penerima BLT propinsi, bagi PKH yang belum menerima BLT pusat maupun BLT propinsi nantinya akan menerima BLT kabupaten yang bersifat sapu jagat, Imbuhnya.
Kartu Indonesia Pintar itu program pemerintah pusat dari kementrian pendidikan untuk segera kirim data ulang serahkan ke sekolah untuk kemudian sekolah yang memproses ulang dan untuk BPJS secara mandiri yang belum mampu Pemda dan DPRD masih menghitung untuk mengkafer BPJS klas 3 sebesar 90m untuk th 2021 namun karena covid 19 berdampak yang luar biasa dialihkan untuk mengkafeleri skala prioritas panjang lebar.
Aris Kurniawan juga Menambahkan, banyak anggaran Pemda Kabupaten Sleman yang terserap untuk menanggulangi penanganan dampak covid 19 terutama untuk dana-dana bantuan bagi warga Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogjakarta, pungkasnya
Reporter : Ahmad Dalban.
Editor : Mas Pay
Tidak ada komentar:
Posting Komentar