Bojonegoro, SNN.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Komisi B Bojonegoro Lasuri, SH melaksanakan reses masa sidang III tahun 2020 yang digelar di halaman rumahnya Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dengan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi covid'19, Jum'at (16/10/2020).
Dalam masa reses sidang 3 banyak aspirasi masyarakat yang diserap. Termasuk susahnya pupuk subsidi yang dikeluhkan oleh para petani.
Lasuri, SH (DPRD dari Partai PAN) mengatakan, susahnya pupuk subsidi ini bukan kementerian pertanian bahwa setiap pembelian pupuk subsidi menggunakan Kartu Tani.
"Dan kami sudah mengecek di Distributor, pupuk juga ada. Akan tetapi distributor tersebut tidak berani mengeluarkan pupuk subsidi setelah aturan tersebut diterbitkan. Dan pupuk non subsidi hari ini beredar dan harganya mahal. Sedangkan Kartu Tani dicetak untuk pupuk subsidi yang mendapat rekomendasi dari KPK untuk pengawasan barang bersubsidi, "tambahnya.
"Tentang kelangkaan pupuk, dari 90 ribu Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) hanya 60 ribu RDKK yang terpenuhi. Itupun apakah RDKK tercatat 3 musim tanam atau 2 musim tanam dalam kebutuhan pupuk. Dan itu dapat menjadi permasalahan kelangkaan pupuk. Dan Kami akan sampaikam permasalahan tersebut ke Pusat, "jelasnya.
"Kalau Kartu Tani benar-benar diterapkan pada tahun 2021 nanti, kelangkaan pupuk akan semakin meningkat. Karena untuk mendata pun akan lebih rumit, karena lahan yang digarap atau yang dijual tetap tercatat di RDKK lama yang di-upload pada tahun 2017. Dan untuk mengatasi permasalahan kelangkaan pupuk perlu RDKK di update kembali, "pungkasnya.
Reporter : Taman
Editor : Wafa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar