Tuban, SNN.com - Bupati Tuban, H. Fathul Huda membuka Sosialisasi Upaya Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi bagi Perangkat Daerah dan Perangkat Desa di lingkungan Pemkab Tuban, Selasa ( 13/10/2020 ) di Pendopo Krido Manunggal Tuban.
Kegiatan yang di adakan Inspektorat Kabupaten menghadirkan pemateri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Tuban.
Dalam sambutnya, Bupati menyampaikan sosialisasi pencegahan korupsi perlu di adakan secara konsisten, agar dapat memberi pemahaman kaitannya dengan budaya anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( KKN ).
Sejalan dengan hal tersebut, Aparatur Negara mempunyai peran strategis dalam upaya menciptakan birokrasi Pemerintah yang professional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN.
Di jelaskan, sejumlah faktor penyebab terjadinya tindak korupsi, diantaranya penyalahgunaan wewenang, budaya upeti, imbalan jasa, dan hadiah, gagalnya pendidikan etika dan moral, maupun kurangnya pemahaman terkait korupsi maupun gratifikasi.
Di samping itu, sebagai upaya pencegahan korupsi terdapat beberapa area yang perlu di waspadai, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD dan APBDes, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan Dana Desa, optimalisasi dan pengelolaan pendapatan serta aset Daerah dan manajemen aparatur.
Orang nomor satu di Bumi Wali ini menyatakan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan aparaturnya. Pemkab Tuban akan menyesuaikan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai ( TPP ) bagi PNS berdasarkan capaian kinerja.
Sedangkan bagi Non-PNS Pemkab Tuban, Bupati Tuban menyatakan minimal penghasilan yang di dapat akan di setarakan dengan UMR Kabupaten Tuban.
“ Upaya peningkatan kesejahteraan di harapkan mampu menekankan kemungkinan terjadinya tindak korupsi, gratifikasi maupun pungutan liar lainnya,” jelasnya.
Bupati dua periode ini mengungkapkan upaya pengendalian korupsi dan sistem reformasi birokrasi, harus di dukung dengan penguatan karakter, mental dan hati tiap individu agar membentuk budaya anti korupsi.
ASN harus menjadi uswah yang di wujudkan melalui perilaku anti korupsi. Tidak hanya berupa pemahaman tapi juga di terapkan secara nyata dalam pekerjaan dan berkehidupan sehari - hari.
" Selain bertanggung jawab kepada sesama manusia, harus mempertanggung jawabkan perbuatan di hadapan Allah SWT," jelasnya.
Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi 2 BPKP Perwakilan Jatim, Charles Rante Batara menerangkan sosialisasi pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi menjadi tahap pertama yang selanjutnya akan di tindak lanjuti dengan dilakukan identifikasi resiko.
Pada tahap identifikasi resiko aparatur melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan administrasi maupun hal - hal lain yang menghambat program kerja. Identifikasi di mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.
“ Tujuannya untuk mencari solusi terbaik dan menentukan SOP penanganan resiko yang telah di indentifikasi,” terangnya.
Charles Rante menekankan pasca sosialisasi ini akan di bentuk satuan tugas maupun forum guna menjaga koordinasi antar sektor. Upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi ini akan mendukung upaya Pemkab Tuban dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Tuban.
“ Oleh karena itu, perlu terus di adakan secara berkelanjutan dengan di imbangi evaluasi berkala,” terangnya.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Tuban, Aguk Waluyo Raharjo, SH, M.Hum., dalam laporannya menyebutkan kegiatan ini di ikuti 738 peserta yang di bagi 6 sesi dalam kurun waktu 3 hari.
Adapun peserta sosialisasi terdiri dari pimpinan OPD, Camat, serta Kepala Desa/Lurah dan Sekretaris Desa/Kelurahan di Kabupaten Tuban.
“ Penyelenggaraan kegiatan mematuhi protokol kesehatan yaitu wajib bermasker, pengecekan suhu tubuh, menjaga jarak aman, dan di sediakan fasilitas cuci tangan serta handsanitizer,” ujarnya.
Aguk Waluyo menjelaskan kegiatan tersebut sebagai upaya preventif yang di barengi dengan reformasi birokrasi dan pembentukan karakter anti korupsi dan gratifikasi, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, dan menciptakan budaya anti korupsi bagi Perangkat Daerah dan Desa.
“ Sehingga terselenggaranya Pemerintah yang bersih dan pelayanan masyarakat yang semakin baik,” ucapnya. Peserta sosialisasi di harapkan menjadi tauladan bagi lingkungan kerjanya.
Reporter : Agus
Editor : Wafa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar