Tuban, SNN.com - Proyek Pembangunan Saluran Air Di Sepanjang Jalan Nasional Babat - Tuban, terindikasi tidak sesuai spesifikasi teknik yang di rencanakan.
Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ) 2020, dengan Leading Sector Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pusat tersebut, di dapati tidak memasang plang papan nama Proyek. Tentunya hal ini mengidentifikasikan kurang transparansinya proyek yang di biayai oleh Negara.
Dari penelusuran Wartawan SNN.com, di lapangan, banyak item - item pekerjaan yang di tengarai tidak sesuai rencana awal di dalam perjanjian kontrak kerja.
Seperti di ketahui, pembangunan proyek Saluran Air di Sepanjang Jalan Nasional Babat - Tuban ini adalah Padat Karya artinya pengerjaannya harus memakai tenaga manusia, tidak boleh pengerjaannya memakai alat berat. Akan tetapi di lapangan pengerjaannya memakai alat berat. Dan pengerjaan pakai alat berat di kerjakan pada malam hari. Hal ini mengindikasikan pekerjaan pakai alat berat pada malam hari untuk mengelabui masyarakat.
Di samping itu item lain pengerjaan proyek ini banyak yang terindikasi tidak sesuai spesifikasi teknik. Sebagai mana yang ada di Rencana Anggaran Belanja ( RAB ) pada khususnya. Dan perjanjian kontrak kerja pada umumnya.
Dugaan sementara, pemasangan batu yang hanya di tata tanpa ada perekatnya. Dan dalam komposisi adonan pasir dan semen banyak pasirnya. Sehingga menghasilkan adonan yang buruk. Komposisi adonan semen dan pasir, di dalam pelaksanaannya tidak memakai mesin molen yang mana mestinya harus memakai mesin, karena di dalam RAB telah di anggarkan.
Lebih dari itu, di dalam pelaksanaannya pemasangan batu pun masih banyak rongga yang tidak terisi adonan pasir dan semen. Di kawatirkan fungsi adonan semen dan pasir sebagai perekat di antara batu tersebut tidak bisa optimal. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan mempengaruhi kualitas dan umur proyek.
Dengan pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi teknik tersebut, di kawatirkan akan mempengaruhi umur proyek di kemudian hari. Lebih dari itu, pelaksana proyek tersebut berpotensi merugikan Keuangan Negara, dan juga masyarakat.
Lebih lanjut di butuhkan pengawasan yang optimal dari semua pihak yang berkompeten. Baik dari Konsultan, internal Dinas maupun DPR RI, Polri, Kejaksaan Agung yang salah satu tupoksinya adalah " Pengawasan," agar kepercayaan masyarakat terhadap biokrasi Pemerintah bisa senantiasa terjaga.
Proyek Negara bersifat Collective Collegial artinya semua pihak harus bekerja bersama - sama. Dan resiko apapun yang terjadi, semua harus ikut bertanggung jawab. Karena proyek Negara adalah amanah dari masyarakat. ( Bersambung ).
Reporter : Agus
Editor : Wafa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar