Ketua ( K ) SBSI Dani Eko Wiyono hadir bersama Ketua DPC ( K ) SBSI Sleman Wahyu Setiawan bersama rombongan serikat buruh tersebut, merasa diabaikan oleh Wakil Rakyat di Sleman. Pasalnya, pengajuan audiensi terkait nasib buruh di Sleman yang dilayangkan dua kali tidak mendapatkan respon terkesan menghindar seakan lari dari tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
"Dua kali kita ajukan audensi pertama tanpa respon, yang kedua malah yang datang hanya satu orang dan itu pun sekretaris komisi," ungkap Ketua ( K ) SBSI Korwil Yogyakarta,
Dalam audiensi yang berjalan singkat tidak lebih dari 10 menit tersebut, Dani sambil marah-marah gebrak meja, para wakil rakyat tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat bahkan terkesan menghindar.
"Kami ini sebagai rakyat dan membawa aspirasi rakyat terutama buruh yang terdampak, mau ketemu ( wakil rakyat ) susahnya minta ampun. Jangan-jangan mereka memang hanya minta dipilih saja, lalu tidak mau kerja, maunya apa" jelasnya.
Dani bahkan tak segan menuding anggota dewan saat ini lebih sibuk mengurusi kepentingan internal partai. Pasalnya momentum pandemi covid-19 juga bebarengan dengan beberapa agenda politik salah satunya Pilkada di Kabupaten Sleman.
"Anggota dewan itu kerjaannya hanya ngurusin partainya saja. Mana janji mereka yang dulu katanya siap memperjuangkan nasib rakyat. Hancurlah negara ini kalau pikirannya selalu ngurusin yang cuma ada duit dan duit," tandasnya kepada perwakilan anggota dewan yang hadir.
Sementara itu, Ketua DPC (K)SBSI Sleman, Wahyu Setiawan juga menyayangkan sikap anggota dewan Komisi D DPRD Sleman. Beberapa hari lalu, (K)SBSI mendapatkan konfirmasi permohonan audiensi dikabulkan dan dapat bertemu dengan Ketua Komisi D dan Anggota
"Beberapa hari sebelum ada konfirmasinya bahwa Ketua Komisi D bisa hadir. Pas kita sudah sampai disini, yang datang hanya sekretarisnya. Itu pun datangnya terlambat," katanya.
Wahyu juga menjelaskan , bahwa jumlah buruh berdampak covid di Sleman sudah mencapai ribuan yang pada akhirnya mengganggur. Jumlah tersebut akan terus bertambah sebagian besar masih bermasalah PHK sepihak dan dirumahkan tanpa adanya kejelasan.
"( K ) SBSI hingga saat ini masih berlanjut menerima aduan. Ada banyak karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan, tapi perusahaan itu malah buka lowongan baru. Perusahaan yang bermasalah seperti ini harus segera di beri sangsi hukum. Saat kita mau mengadu kepada bapak kita ( wakil rakyat ), mereka malah pergi tidak jelas kemana, menghilang bah ditelan bumi" terangnya.
Sementara itu Sekretaris Komisi D, Zuhdan tidak bisa memberikan keterangan yang jelas terkait absennya sejumlah anggota yang seharusnya mengikuti audiensi.
"Saya tidak tahu harus memohon maaf seperti apa kepada rekan-rekan dari ( K ) SBSI," tambahnya.
Zuhdan pun mencoba menginformasikan bahwa sejauh ini Komisi D sudah bergerak dalam pandemi Covid-19 salah satunya pengadaan APD.
"Sejauh ini dari Komisi D sudah pengadaan APD untuk teman - teman terdampak. Dan beberapa waktu lalu kami sudah ketemu dengan dinas tenaga kerja dan dinsos terkait pendataan pekerja terdampak, tapi kami menemukan adanya miss komunikasi di kedua instansi tersebut," tutupnya.
Reporter : Ahmad Dalban
Editor : Mas Pay
Tidak ada komentar:
Posting Komentar