Andri, sapaan ketua AMPELA ini, sangat penyayangkan apa yang terjadi di pesisir pantai yang merupakan tempat sebagian besar warga sekitar mencari rizki. Ditambah lagi sampah bertebaran sampai di tepi jalan raya. Hal ini menggangu kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan warga.
" Ini sudah memprihatinkan, sampah dari rumah tangga ini sangat menggangu kelangsungan hidup warga."
Ferry Hindarto, anggota dari AMPALA menyayangkan hal ini. Namun, jelas dia, pemerintah daerah tak juga menemukan dan menjalankan solusi konkret untuk penanganannya.
"Pemda harus segera melakukan tindakan yang bijak untuk menangani persoalan lingkungan ini, sebelum masyarakat benar-benar merasakan dampak besarnya," sambung Ferry.
"Kalau masalah adalah anggaran, menjadi lucu jika pemda tidak mempertimbangkan anggaran untuk mengatasi persoalan ini," tukas Ferry.
"Pemerintah bukannya memberi pemecahan masalah atas sampah yang terus bertambah setiap tahun, tapi cuma menjadikannya diskusi-diskusi tanpa solusi."
Merujuk Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007, Ferr menjelaskan, pemda, tepatnya gubernur, bupati, dan wali kota, memiliki tugas mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
"Jangan sampai antara pemprov dan pemkab/pemkot seperti saling lempar tanggung jawab atas keresahan masyarakat ini," ujar Ferry.
AMPALA pun menyarankan pemda segera melaksanakan upaya konkret mengentaskan problem sampah pesisir.
"Jangan sampai masyarakat merasa Pemda melakukan pembiaran atas masalah ini," tandasnya. (Dyt)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar