Sorot Nuswantoro News

Berita Online dan cetak, "CEPAT, TEPAT, LUGAS DAN BERANI" dari LAMONGAN untuk NUSANTARA


Sabtu, 18 April 2020

Bansos di Aru Dikerumuni Warga, Sosial Distancing Ogah

Kepulauan Aru, SNN.com - Pemerintah intens menginstruksikan kepada masyarakat agar tidak berkerumun dan menjaga jarak (Sosial Distancing) guna mencegah penyebaran CoronaVirus (Covid-19).

Sayangnya, instruksi orang nomor satu itu tampaknya hanya isapan jempol semata. Hal ini terlihat saat ratusan masyarakat berkerumun untuk mendapat Bantuan Sosial (Bansos) yang dikemas dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru.

Pantauan Sorot Nuswantoro News.com di Dobo, ibu kota Kabupaten Kepulauan Aru selama kurang lebih tiga hari, tampak masyarakat berkerumun di depan pertokoan yang ditetapkan sebagai titik pembagian Banson seperti di Toko Aru Jaya, Jalan Alexander Mesak (kompleks kelapa dua), Toko Sinar Cemerlang dan jalan kapitang Malongi Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru Dobo. Sementara untuk Kelurahan Siwalima, dipusatkan di Toko Brilian Jalan Ali Moertopo (Lorong Ija) dan Toko Raja Empat Jalan Cenderawasih.

Puluhan bahkan ratusan masyarakat penerima bantuan berbondong-bondong kerumuni petugas yang membagi Bansos tersebut. Parahnya lagi, masyarakat penerima Bansos berkerumun tanpa menggunakan masker.

Perilaku masa bodoh terhadap penyebaran CoronaVirus (Covid-19) yang mematikan ini jelas sangat fatal jika terjadi.

Nah menyikapi hal tersebut, mantan anggota DPRD Kepulauan Aru II Periode Niger Saul Selly angkat bicara. Dia menilai, ada sistim yang salah dalam pembagian penerima Bansos Non Tunai tersebut.

Kata dia, semestinya, pemerintah daerah dan TSGPP-C19 sudah harus punya rencana untuk tidak memberikan Bansos kepada masyarakat dalam bentuk berkerumun disaat mewabahnya CoronaVirus (Covid-19). Karena sangat berbahaya bagi masyarakat.

"Saya mau bilang, sistim pembagian bansos seperti ini sangat salah. Kenapa salah.? Ya, kita tau sendiri kan bahwa penyebaran CoronaVirus sekarang ini sangat meresahkan kita semua. Dan anjuran pemerintah jelas, bahwa hindari berkerumun. Lalu kenapa pemerintah sendiri yang tak patuh terhadap aturan yang mereka buat.? Ini kan salah, dan pemerintah harus pikirkan solusinya,"ungkapnya, Sabtu (18/4/2020)

Olehnya itu dia menyarankan, Pemda dan TSGPP-C19 Aru harus memikirkan opsi lain pembagian Bansos tersebut. Opsi lainnya itu seperti penyaluran melalui RT/RW atau melalui Kepala Desa. Dan harus di kawal oleh petugas, sehingga tidak terjadi kecurangan. Nah dengan penerapan opsi seperti ini maka sangat efektif, dan anjuran pemerintah tentang larangan tidak berkerumun dan jaga jarak (Sosial Distancing) terealisasi dengan baik.

"Saya harap opsi yang kita tawarkan ini bisa di pikirkan dan di terapkan. Sehingga masyarakat ini steril. Kalau tidak bisa, maka kita siap-siap saja akan resiko yang akan kita hadapi. Ya, puji Tuhan dan kita harap jaganlah ada yang terinfeksi virus mematikan ini. Tapi kalau ada siapa yang mau disalhkan. Saya anda atau siapa?"tanya Niger singkat


Terpisah ketika dikonfirmasi mengenai kritikan masyarakat tersebut Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Johan Gonga enggan berkomentar banyak. Orang nomor satu di daerah penghasil mutiara tersebut melalui pesan WhatsAppnya hanya mengarahkan untuk berkordinasi dengan Kadis Sosial dan BANK BRI agar lebih jelas.

"Nanti berkoordinasi dengan Kadis Sosial dan BANK BRI ya, biar jelas,"ungkapnya singkat

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru, Moh Lukman Nomay ketika ditemui di kantornya tak berhasil di temui. Namun melalui salah satu Kabid Dinsos, Jhon Bolaklakna saat dikonfirmasi mengakui bahwa pembagian Bansos tersebut berdasarkan petunjuk teknis (juknis) sehingga tidak bisa dengan cara lain.

"Kita bagikan bansos berdasarkan juknis. Jadi mau dan tidaknya kita harus lakukan. Kawalaupun dalam kondisi saat ini ada intruksi untuk hindari kerumunan warga dalam jumlah besar,"jelasnya

Disinggung, apakah tidak ada opsi lain yang dipakai Dinsos untuk menyalurkan bantuan bansos tersebut.? Dia (Jhon) dengan santai mengatakan tidak bisa di berikan langsung ke Desa atau di wakilkan oleh Kades guna menghindari kerumunan. Karena pemilik kartu bantuan tersebut tidak bisa di pegang oleh orang lain.

"Kita tidak ada pilihan, karena memang penyaluran bantuan ini tidak bisa di wakili oleh siapapun. Jadi ya kita jalankan sesuai juknisnya,"tandasnya.

Reporter : Nus Yerusa
Editor     : Wafa

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

SOROT NUSWANTORO NEWS "dari LAMONGAN untuk NUSANTARA"