Faisal Makruf selaku Koordiantor Posko Pengaduan Buruh ( K) SBSI menyampaikan, setidaknya posko pengaduan sendiri ada 11 pos yang tersebar di lima kabupaten dan kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dan pendirian posko Pengaduan sendiri sudah mendapatkan izin dari Disnakertrans DIY no. 251/004456.
Nantinya posko tersebut dapat menampung aspirasi Buruh atau Pekerja, menerima laporan soal pelanggaran hukum di tempat kerja, hingga pendampingan untuk mendaftarkan dan menjalankan program Kartu Pra-Kerja, kata Faizal.
Dani Eko Wiyono ketua Konfederasi (K ) SBSI DIY menyampaikan, bahwa untuk saat ini setidaknya sudah ada 200 orang buruh korban PHK, yang menyampaikan laporan dengan datang langsung ke posko.
”Banyak pengusaha memanfaatkan momentum pandemi corona, untuk memberhentikan buruh atau pekerja harus mendapatkan hak,” kata Dani, Kamis (30/4/2020).
Saat ini, pihaknya telah menindaklanjuti laporan PHK terhadap 75 buruh, dari salah satu perusahaan. Selanjutnya, laporan diteruskan ke Disnakertrans DIY agar dikomunikasikan dengan pihak perusahaan.
”Para buruh yang di PHK harus mendapatkan hak mereka, baik pesangon maupun tunjangan hari raya (THR),” imbuh Dani.
Sesuai Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan wajib memberikan pesangon, jika melakukan PHK kepada para buruh.
Reporter : Akhmad Dalban
Editor : Mas Pay
Tidak ada komentar:
Posting Komentar