Ketua majelis hakim, Jimmy Wally didampingi dua hakim anggota membuka persidangan perdana di Ambon, Rabu, dengan agenda mendengarkan pembacaan dakwaan JPU Kejati Maluku, Rolly Manampiring.JPU dalam berkas acara menjelaskan, pada akhir tahun 2010 lalu saksi Elifas Leaua selaku bendahara Setda Kabupaten Kepulauan Aru mencairkan cek senilai Rp 4 miiar lebih.
“Dalam cek tersebut terdapat sisa APBD yang tidak diserap oleh setda sehingga akan disetor dalam kas daerah, dan pada saat dilakukan penarikan uang tersebut tidak dapat diambil, melainkan dititipkan pada PT. BM-Malut Cabang Dobo,” kata JPU.
Selanjutnya tanggal 20 April 2011, terdakwa selaku pimipinan kantor cabang meminta dana milik setda disetorkan ke dua rekening pribadi masing-masing nomor 0802069719 atas nama saksi Johosua Futnarubun sebesar Rp 500 juta.Kemudian disetorkan lagi ke rekening nomor 0802057829 atas nama Petrosina R.Unawekla sebesar Rp500 juta, sementara sisa dana Rp3 miliar didepositokan lagi atas nama Yuuf Kalaipupin.
Pada tanggal 5 Juli 2011, saksi Elifas Leaua melakukan penyetoran ke kas umum daerah dengan rekening nomor 0801036465 sebesar Rp 3,353 miliar yang merupakan penyetoran sisa APBD tahun anggaran 2010 dan uang Rp72,3 juta lebih yang merupakan penyetoran sisa dana tidak terduga tahun 2010.
“Lalu tanggal 6 Juli 2011 saksi Elifas juga menyetorkan Rp 6.566 juta lebih yang merupakan uang setoran sisa APBD tahun anggaran 2010,” ujar JPU.
Pada saat saksi Elifas melakukan penyetoran ke kas umum daerah tanggal 5 Juli 2011, terdakwa tidak menarik uang Rp 500 juta yang dititipkan pada rekening saksi Joshua Futnarubun tetapi dibiarkan saja dan ditarik secara bertahap oleh terdakwa untuk keperluan pribadi.
Menurut JPU, penarikan secara bertahap oleh terdakwa ini diketahui berdasarkan foto copy rekening saksi Joshua Futnarubun yanf diberikan terdakwa pada saat pemeriksaan.
Jumlah dana yang ditarik terdakwa bervariasi antara Rp 20 juta hingga 330 juta ini dimulai dari tangga 8 Juni hingga 23 Agustus 2011 lalu.
Rekening Joshua dibuka tanggal 24 Maret 2011 dengan dana Rp100 ribu, dan sebelum dana Setad Rp500 juta dititipkan, sudah ada penyetoran tunai Rp198 juta tanggal 30 Maret 2011 dan Rp100 juta tanggal 6 April 2011, sedangkan saksi Joshua sejak menandatangani buku rekeneningnya tidak pernah melakukan penyetoran maupun penarikan uang.
Selain itu, kata JPU, dana Rp 3 miliar milik Setda Aru yang didepositokan ke rekening milik saksi Jusuf Kalaipupin juga tidak pernah diketahui oleh yang bersangkutan dan bunga deposito dinikmati oleh terdakwa.
Terdakwa juga pernah memberikan panjar kepada beberapa pengusaha dan SKPD lingkup Pemkab Kepulauan Aru tanpa melalui mekanis dan SOP yang ada pada PT. BM-Malut.
Perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto pasal 64 KUH Pidana dan pasal 55 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan primair.
Sedangkan dakwaan subsidarinya adalah melanggar pasal 8 juncto pasal 18 UU tipikor, juncto pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) KUH Pidana.Atas tuntutan JPU, terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak melakukan eksepsi sehingga majelis hakim menunda persidangan selama tujuh hari dengan agenda pemeriksaan saksi. (SNN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar