Rapat yang di pimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tuban, HM. Miyadi di hadiri oleh Pimpinan, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi DPRD Kabupaten Tuban sementara dari eksekutif hadir Sekretaris Daerah, Kepala OPD Dinas Kesehatan, Kominfo, Pemas dan KB, BPBD, Kesbangpolinmas dan Direktur RSUD Dr. R. Koesma.
Dalam rapat yang di gelar dengan phisycal distancing tersebut, Ketua DPRD menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi Forkopimda dengan gugus tugas penanganan Covid - 19 dan hasil pemantauan 4 Komisi DPRD di 20 Kecamatan di wilayah Kabupaten Tuban.
Selain itu Dewan juga memantau pelaksanaan realokasi anggaran yang di beri tenggat waktu oleh Pusat sampai dengan tanggal 9 April 2020.
Sekda Kabupaten Tuban, Budi Wiyana menjelaskan beberapa langkah yang sudah di ambil Pemerintah Daerah dalam rangka mengenai persebaran Covid -19 di Bumi Wali.
Langkah pertama terkait pembentukan Gugus Tugas telah di sesuaikan dengan aturan yang ada di mana awalnya berdasarkan SE Gubernur Jatim Gugus Tugas di bentuk dengan ketua tim adalah Sekda dengan anggota OPD terkait.
Selanjutnya gugus tugas di sesuaikan dengan SE Mendagri bahwa untuk percepatan gugus tugas di buat kembali dengan Ketua Bupati Tuban di mana dalam tim melibatkan Forkompimda dan OPD terkait. Beberapa SE dan instruksi dari Bupati di turunkan kepada Stakeholder dan Aparatur sampai pada tingkat bawah baik dalam bidang social, perekonomian, pendidikan, kesehatan dan lain - lain.
Selain itu Pemda juga telah melakukan upaya preventif diantaranya sosialisasi dan upaya - upaya pencegahan seperti penyemprotan, pembagian masker dan apd lainnya.
Sementara dalam rangka penganggaran telah tersedia anggaran Rp.1,5 Milyar dari anggaran tak terduga yang sudah di arahkan ke untuk pembelian peralatan kesehatan dan obat - obatan. Untuk realokasi telah di anggarkan sekitar Rp. 14 Milyar. Nantinya realokasi anggaran di arahkan antara lain untuk pembelian obat - obatan, APD, pembuatan ruang isolasi di RS Ali Mansyur Jatirogo, insentif untuk tenaga medis, anggaran untuk gugus tugas terutama yang di Kecamatan - Kecamatan.
Anggaran tersebut juga termasuk untuk OPD BPPBD dan paket sembako yang dilaksanakan oleh Dinas Kopindag. Untuk menjaga arus persebaran Covid -19 rencana segera di bangun posko di 3 wilayah perbatasan yaitu di Bulu, Widang dan Soko.
Melihat perkembangan yang sangat dinamis tentang Covid -19 ini serta mempengaruhi di berbagai sector di harapkan Pemerintah Daerah juga bergerak cepat dan responsive menyesuaikan dalam berbagai upaya ya dilakukan untuk mencegah persebaran Covid -19 di Tuban.
DPRD memberi respon positif terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah namun berdasarkan pantauan Dewan di lapangan maka meminta untuk lebih di tingatkan untuk upaya percepatan penanganan Covid -19 ini.
Dewan mengharapkan anggaran penanganan tersebut untuk di tambah lagi karena memang tingkat kebutuhan masih tinggi. Kebutuhan APD misalnya untuk di RSUD Dr, R, Koesma saja menurut perhitungan Direkturnya setiap bulan butuh 1368 APD ini belum di tambah jika menambah ruang isolasi di Puskesmas - Puskesmas.
Selain itu Dewan menemukan banyak disinformasi tentang Covid -19 di masyarakat apalagi di pedesaan sehingga di harapkan Pemerintah Daerah lebih aktif mensosialisasikan informasi terkait Covid -19 melalui Dinas Kominfo. Dewan juga menyoroti fakta - fakta di lapangan seperti belum cairnya anggaran untuk pelaksanaan gugus tugas di Kecamatan, masih adanya keraguan Desa - Desa dalam menganggarkan di dalam anggaran Desa untuk pencegahan Covid -19.
Dan yang tidak kalah pentingnya adalah SOP yang tegas dan jelas pencegahan Covid -19 terkait dengan mobilitas penduduk yang memenag sulit untuk di bendung termasuk dalam hal ini pemenuhan sarprasnya seperti tempat karantina pendatang, ruang isolasi dan lain - lain.
Reporter : Agus
Editor : Wafa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar